Samarinda — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan pemberian insentif bagi guru PAUD, TK, SD, dan SMP, sebagaimana arahan Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, usai mendampingi Wakil Gubernur dalam pertemuan bersama Dewan Pendidikan Kaltim, Kamis (16/10/2025), di Kantor Wakil Gubernur Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pendidikan memberikan berbagai masukan terkait kondisi pendidikan di Kalimantan Timur, termasuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi yang tetap menyalurkan insentif bagi para guru meski kewenangan pendidikan dasar berada di kabupaten dan kota.
Rahmat Ramadhan menyampaikan bahwa Disdikbud Kaltim siap menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur untuk memastikan tidak ada pengurangan insentif guru, sekalipun pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi anggaran melalui pemotongan dana transfer ke daerah.
“Kami di Disdikbud Kaltim berkomitmen menjalankan arahan Bapak Wakil Gubernur. Insentif guru PAUD, TK, SD, dan SMP akan tetap disalurkan tepat waktu dan tidak akan berkurang,” tegas Rahmat Ramadh
Ia menambahkan, perhatian besar Pemerintah Provinsi terhadap kesejahteraan tenaga pendidik merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh daerah. Bahkan, apabila kondisi keuangan daerah semakin kuat, Pemerintah Provinsi berencana menaikkan nilai insentif tersebut.

Lebih lanjut, Rahmat menegaskan bahwa Disdikbud Kaltim akan melakukan efisiensi pada kegiatan nonprioritas, seperti seremonial dan perjalanan dinas, agar anggaran pendidikan tetap optimal digunakan untuk program-program utama, termasuk program Gratispol (Gratis dan Berkualitas) yang menjadi unggulan Gubernur H. Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur H. Seno Aji.
“Arahan beliau jelas, pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Kami akan menyesuaikan program tanpa mengurangi hak tenaga pendidik di lapangan,” ujarnya.

Sekretaris Disdikbud Kaltim juga mengapresiasi peran Dewan Pendidikan dan PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam melakukan kontrol dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah.
“Masukan dari Dewan Pendidikan ngat penting untuk menjaga agar arah pembangunan pendidikan di Kaltim tetap sesuai dengan kurikulum, kebutuhan, dan kondisi nyata di lapangan,” tutupnya.