Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Anwar Sanusi beserta jajaran melakukan kunjungan ke tiga sekolah, yaitu SMK Negeri 2 Samarinda, SMA Negeri 2 Samarinda dan SMK Negeri 7 Samarinda, Senin (13/09/2021).

Kunjungan ini dalam rangka monitoring kegiatan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru Provinsi Kaltim untuk Kota Samarinda yang dipusatkan ditiga sekolah. Seleksi PPPK untuk JF Guru ini dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara online dengan metode uji kompetensi selama lima hari, yakni pada 13-17 September di Kaltim.

“Kita ingin memastikan ujian atau tes PPPK ini berjalan dengan lancar, karena terkait dengan kehadiran, terkait dengan jaringan internet dan sebagainya. Saya pribadi berharap mereka lulus semua. Tapi dari segi kuota memang dibatasi. Sudah saya tanya Pak Kadis, kira-kira 50 persen kuotanya dari yang tes. Sehingga peluangnya untuk Kaltim itu cukup besar dari provinsi lainnya,” jelas Wagub Hadi Mulyadi.

Mantan legislator Senayan dan Karang Paci ini berharap bagi peserta yang tidak lulus agar tetap terus mengabdi di sekolah tempat mengajar sebelumnya. Karena memang sudah mengabdi di sekolah masing-masing sebagai tenaga honorer.

“Ini masih muda-muda, bapak ini sudah tua. Jadi mengalah dulu sama bapak ini lah,” canda Hadi saat menyapa salah satu peserta tes uji kompetensi yang sudah mengabdi sebagai tenaga guru honorer selama 21 tahun.

Hari Selasa 14 September 2021, berlanjut kegiatan yang sama di Kabupaten Kutai Kartanegara, didampingi Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi meninjau tiga sekolah, yakni SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Tenggarong serta SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara.
"Apa kabar semua. Sudah siap ya," sapa Wagub Hadi Mulyadi kepada peserta seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di setiap ruangan yang didatangi dan langsung dijawab sehat dan siap mengikuti seleksi.

Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi serta Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Deslan Mispayani, kembali orang nomor dua Benua Etam ini menyemangati peserta seleksi agar tetap fokus mengerjakan tugas dan tidak lupa selalu berdoa, agar dimudahkan menjawab soal.

"Semoga tetap sehat dan semangat ya. Semoga lulus semua," ucapnya diamini seluruh guru honor yang rata-rata sudah mengabdikan diri mereka mengajar hingga belasan tahun.

Tetap memotivasi para guru honor ini, Wagub mengungkapkan kalau dirinya juga pernah mengajar hingga 25 tahun dengan segala keterbatasan, sebab tidak semudah mengajar ketika saat sekarang ini.

"Kita tahu kuota yang diberikan pusat terbatas. Bagi yang lulus semakin ulet mengajar. Bagi yang belum, semakin giat mengabdi dan semoga tahun depan bisa lulus," harap suami Hj Erni Makmur ini.

Dilanjutkan dengan Rakor Evaluasi Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru Tahap 1 Tahun 2021

Bertempat di Ruang Rapat Kersik Luay Lantai 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim diselenggarakan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru tahap 1 tahun 2021.

Rapat koordinasi dihadiri Asisten 1 Pemerintahan M Jauhar Efendi, Kepala Disdikbud Kaltim Anwar Sanusi, Kepala BKD Kaltim Diddy Rusdiansyah dan Ketua Panitia yang diwakili oleh Sekretaris Panpel Farida Ariani.

Jauhar mengatakan, pada masa sanggah, jawaban masa sanggah termasuk krusial.

"Panitia harus cepat dan tanggap dalam memberikan jawaban. Proses seleksi pesaing kecil untuk tahap pertama. Jika tidak lolos passing grade yang ditetapkan BKN, peluang untuk tahap ke 2 dan tahap ke 3 tingkat kelolosan semakin kecil," tutur Jauhar.

Dia mengatakan, PPPK lebih baik dibanding pegawai honorer. Semua mendapatkan fasilitas yang sama dengan ASN, hanya saja tidak mendapatkan pensiun.

Jauhar memahami yang sudah lama bertugas sebagai guru honorer apalagi di daerah yang jauh dari perkotaan, mengabdi luar biasa. Jika tidak memenuhi passing grade peluang itu akan hilang.

"Mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah lama mengabdi nilainya baik. Pak Gubernur sudah memperjuangkan langsung. Saat itu satu-satunya gubernur yang menghadiri pertemuan dengan komisi X  DPR RI  untuk memperjuangkan nasib para guru, hanya  saja perjuangan tidak dapat terpenuni menyangkut kewenangan. kebetulan kewenangan itu ada di Kementrian Pendidikan. Jika saja kewenangan itu diserahkan kepada Gubernur kita jamin itu bisa selesai persoalannya," kata dia.

Kadisdikbud Kaltim Anwar Sanusi membenarkan Gubernur Kaltim sudah bertemu dengan Komisi X DPR RI memperjuangankan honorer yang sudah mamasuki masa jabatan 10 tahun untuk jadi PNS. Namun kembali lagi pada kewenangan yang berada di Kementerian.

"Guru honorer sekolah negeri, THK-II, sekolah swasta harus melakukan pendaftaran seleksi PPPK dan melakukan tes tahap 1, tes kedua dan tes ketiga," tutur Anwar.

Dia berharap semua guru honorer di Kaltim dapat lolos seleksi dan diterima sebagai PPPK. Kepala BKD Kaltim Didi Rusdiansyah mengatakan sudah melakukan evaluasi PPPK. Waktunya bersamaan dengan pelaksanaan seleksi CPNS.

"Secara umum dapat berjalan dengan baik. Kendala teknis itu wajar, untuk internet dapat teratasi. Setelah lolos seleksi PPPK hal yang penting mengumpulkan data riwayat hidup terkait data untuk persiapan dalam pembuatan NIP PPPK," ujar Didi.

Ketua Panitia Sofia Rahmi diwakili oleh Sekertaris Panpel Farida Ariani, mengatakan pelaksanaan dari tanggal 13-17 September 2021. Pelaksaan susulan tgl 18 September 2021.

"Jumlah peserta yang mendaftar 9.939 orang. Hasil pelaksanaan, dalam seleksi  PPPK guru tahap 1 ini secara keseluruhan berjalan lancar dengan bukti kerjasama semua pihak dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada," ujar Farida.

Sumber (Pemprovkaltim & DisdikbudKaltim)