SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan di wilayah Benua Etam. Sebagai upaya mengoptimalkan anggaran daerah, Disdikbud Kaltim resmi mengusulkan pembangunan enam Sekolah Menengah Atas (SMA) baru untuk dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk meringankan beban APBD Provinsi yang memiliki keterbatasan di tengah tingginya permintaan fasilitas pendidikan baru di berbagai kabupaten/kota.

"Jika seluruh pembangunan fisik dibebankan pada APBD, tentu akan sangat berat. Oleh karena itu, kita aktif mendorong pemerintah pusat untuk ikut serta membiayai pembangunan sekolah di daerah," ujar Armin dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Target Realisasi Tahun 2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan setidaknya empat dari enam usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan pada tahun anggaran ini. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan dengan kementerian terkait sesuai dengan arahan Gubernur Kalimantan Timur guna memastikan kebutuhan ruang kelas baru dapat terpenuhi tepat waktu.

Adapun rincian enam sekolah yang diusulkan adalah sebagai berikut:

SMA 16 Berau

SMA 17 Berau

SMA 4 Tenggarong

SMA 3 Muara Kaman

SMA 8 Penajam Paser Utara

SMA Muhammadiyah Terpadu di Sepaku

Syarat Utama: Status Lahan Harus Clean and Clear
Armin menegaskan bahwa kunci utama agar bantuan dana pusat ini mengalir adalah kesiapan administrasi lahan. Pemerintah pusat telah memberikan sinyal positif, namun mewajibkan status tanah lokasi pembangunan tidak bermasalah, baik secara hukum maupun teknis.

"Tim dari kementerian sudah turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi lokasi. Secara prinsip mereka sudah setuju, sekarang tinggal memastikan verifikasi lahan tersebut rampung. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat agar urusan lahan ini beres," tegasnya.

Kolaborasi Pusat dan Daerah
Meski nantinya pembangunan gedung fisik dibiayai sepenuhnya oleh APBN melalui Kemendikdasmen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berkomitmen penuh dalam memastikan keberlanjutan proses belajar mengajar setelah bangunan fisik selesai.

"Skemanya adalah kolaborasi. Bangunan fisik merupakan hibah atau dukungan pusat, namun untuk biaya operasional sekolah ke depannya, mulai dari penyediaan tenaga pendidik hingga perawatan, akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kaltim," pungkas Armin.

Melalui pembangunan sekolah-sekolah baru ini, diharapkan akses pendidikan di Kalimantan Timur—mulai dari wilayah pesisir di Berau hingga kawasan penyangga IKN di Sepaku—semakin merata, berkualitas, dan mampu mencetak generasi unggul menyongsong Indonesia Emas. sumber kaltimpost