SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan di wilayah Benua Etam. Sebagai upaya mengoptimalkan anggaran daerah, Disdikbud Kaltim resmi mengusulkan pembangunan enam Sekolah Menengah Atas (SMA) baru untuk dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk meringankan beban APBD Provinsi yang memiliki keterbatasan di tengah tingginya permintaan fasilitas pendidikan baru di berbagai kabupaten/kota.

"Jika seluruh pembangunan fisik dibebankan pada APBD, tentu akan sangat berat. Oleh karena itu, kita aktif mendorong pe…
[09.21, 27/4/2026] Nopi Paul: Kolaborasi Pusat dan Daerah,Meski nantinya pembangunan gedung fisik dibiayai sepenuhnya oleh APBN melalui Kemendikdasmen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berkomitmen penuh dalam memastikan keberlanjutan proses belajar mengajar setelah bangunan fisik selesai.
"Skemanya adalah kolaborasi. Bangunan fisik merupakan hibah atau dukungan pusat, namun untuk biaya operasional sekolah ke depannya, mulai dari penyediaan tenaga pendidik hingga perawatan, akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kaltim," pungkas Armin.

Melalui pembangunan sekolah-sekolah baru ini, diharapkan akses pendidikan di Kalimantan Timur—mulai dari wilayah pesisir di Berau hingga kawasan penyangga IKN di Sepaku—semakin merata, berkualitas, dan mampu mencetak generasi unggul menyongsong Indonesia Emas. Sumber Kaltim Post (paul/disdikbud)
[09.21, 27/4/2026] nopipaul Xl: SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan di wilayah Benua Etam. Sebagai upaya mengoptimalkan anggaran daerah, Disdikbud Kaltim resmi mengusulkan pembangunan enam Sekolah Menengah Atas (SMA) baru untuk dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk meringankan beban APBD Provinsi yang memiliki keterbatasan di tengah tingginya permintaan fasilitas pendidikan baru di berbagai kabupaten/kota.

"Jika seluruh pembangunan fisik dibebankan pada APBD, tentu akan sangat berat. Oleh karena itu, kita aktif mendorong pe…
[10.19, 27/4/2026] nopipaul Xl: 085285720808
[13.43, 27/4/2026] Nopi Paul: SAMARINDA – Di bawah terik matahari Kota Tepian, suasana santai tersaji di sebuah rumah makan sederhana. Tanpa sekat protokoler maupun formalitas kantor, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur, Armin, S.Pd., M.Pd, membuka ruang diskusi mengenai masa depan pendidikan di Bumi Etam, Minggu (26/4/2026).Bagi Armin, esensi pendidikan bukan sekadar kemegahan fisik bangunan atau deretan angka statistik. Fokus utamanya adalah aksesibilitas dan pemerataan kualitas hingga ke pelosok daerah.Armin mengungkapkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Kaltim saat ini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia, bahkan nyaris menyentuh 100 persen. Hal ini dipicu oleh ketersediaan jumlah sekolah yang memadai dibandingkan rasio penduduk."Sekarang orang mau sekolah, fasilitasnya ada di mana-mana. Itu sebabnya APK kita sangat tinggi," ujar Armin.Namun, ia menyadari bahwa tingginya angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan realitas di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Di wilayah seperti Mahakam Ulu (Mahulu), meski asrama dan fasilitas telah dibangun, tantangan besar justru muncul dari faktor kesadaran sosial."Tantangan kita adalah meyakinkan keluarga agar pendidikan menjadi prioritas utama. Pemerintah tidak boleh hanya membangun gedung, tapi juga melakukan pendekatan sosial," tambahnya.Langkah Afirmatif: Jalur Khusus PedalamanSebagai solusi, Armin mendorong kebijakan afirmatif bagi putra-putri daerah 3T. Salah satunya adalah penyediaan kuota khusus bagi siswa dari Mahulu dan Kutai Barat untuk menempuh pendidikan di SMA 10 Samarinda, yang kini menjadi bagian dari program Garuda Transformasi."Saya ingin anak-anak pedalaman tidak hanya jadi penonton. Mereka harus bisa bersaing mendapatkan beasiswa hingga kuliah ke luar negeri melalui jalur afirmasi ini. Akan jadi kebanggaan besar jika suatu saat anak dari daerah 3T berhasil lulus dari universitas mancanegara," tegasnya penuh optimisme.Mencetak Guru dari "Rahim" Daerah SendiriIsu klasik kekurangan tenaga pengajar di daerah terpencil juga tak luput dari perhatian. Armin mencermati pola lama di mana guru dari luar daerah (Jawa atau Sulawesi) sering kali tidak bertahan lama dan mengajukan mutasi.Solusi radikal yang ia tawarkan adalah: Mencetak guru dari putra daerah asli."Kenapa kita tidak siapkan guru-guru dari pedalaman itu sendiri? Kita beri mereka beasiswa kuliah gratis melalui program Gratispol, lalu setelah lulus, mereka diprioritaskan kembali untuk mengajar di kampung halamannya," jelas Armin.Menurutnya, jika sekolah di Mahulu diajar oleh warga lokal, akan muncul rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat. Pola ini tidak hanya berlaku untuk guru, tetapi juga untuk jabatan kepala sekolah hingga pejabat cabang dinas.Armin menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke wilayah terpencil Jantur di sekitar Danau Melintang, Kutai Kartanegara. Di sana, ia kembali menemukan fakta bahwa mayoritas guru berasal dari luar daerah."Saya tanya, kenapa tidak berdayakan anak-anak sini? Suruh mereka kuliah, nanti kita angkat jadi guru di sini," kenangnya.Terkait pembiayaan, Armin menegaskan bahwa pemerintah daerah bisa memanfaatkan Dana BOS Daerah (Bosda) untuk menggaji tenaga pendidik lokal sesuai kebutuhan sekolah. Ia mengimbau agar pengambilan keputusan di lapangan tidak selalu terbelenggu aturan kaku yang menghambat solusi cepat."Kalau guru menumpuk di satu tempat sementara di tempat lain kosong, ya saya tarik (mutasi). Tidak ada aturan yang melarang selama itu untuk pemerataan," tegasnya.Menuju Standar Pendidikan yang SetaraMenutup perbincangan, Armin menekankan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi sebutan "sekolah kelas dua". Semua sekolah negeri harus bergerak menuju standar kualitas yang sama, termasuk penguatan konsep SMP Plus yang sedang didorong pemerintah provinsi."Pendidikan adalah tentang keberanian membuka jalan bagi mereka yang jauh dari pusat perhatian. Satu hal yang pasti, anak-anak di daerah 3T harus tetap punya alasan untuk bermimpi besar," pungkasnya. Sumber kaltim.herald (paul/disdikbudkaltim)